Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

DPRD Mimika Enggan Jadi Mediator Hadapi KKB Tembagapura

logo AntaraAntara 14/11/2017

Kalangan DPRD Mimika, Papua, enggan menjadi mediator antara aparat keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB yang kini menguasai sejumlah perkampungan di sekitar Kota Tembagapura.

Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom, di Timika, Selasa, mengatakan, persoalan yang terjadi di Tembagapura begitu rumit dan tidak bisa dipandang enteng sebelah mata.

"Aduh susah Pak. Jangan anggap gampang. Kita tidak bisa main-main mau masuk ke sana untuk negosiasi. Ini masalah besar. Jangan-jangan nanti kita dapat mati semua," tutur Mom. 

Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, kekuatan KKB di wilayah Tembagapura itu sudah sangat besar. "Sekarang ini ada sembilan Kodap (Komando Daerah Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka/TPN-OPM) yang bergabung. Jadi bukan orang Timika saja, siapa yang kenal kita," ujarnya.

"Kalau memang memungkinkan, semua orang non Papua harus kita pulangkan semua ke Timika. Kalau masyarakat Papua mau ikut dikeluarkan dari tempat itu juga tidak apa-apa. Prinsipnya warga non Papua harus dievakuasi sehingga tidak ada lagi istilah disandera dan lain-lain," ujar Elminus.

DPRD Mimika berencana mengumpulkan semua pihak terkait guna membicarakan upaya penyelamatan sekitar 1.300 warga sipil yang hingga kini masih terjebak di beberapa kampung sekitar Tembagapura seperti Waa-Banti, Kimbeli, Utikini Lama, Opitawak dan lainnya.

Mom mengatakan saat ini warga sipil di kampung-kampung sekitar Tembagapura itu kini dalam kondisi kesulitan bahan pangan.

"Sekarang masyarakat di sana sangat susah. Sebab pintu masuk untuk mereka bisa mendapatkan bahan pokok hanya satu yaitu dari Tembagapura. Sekarang disitu dijaga ketat baik di bawah maupun di atas," jelasnya.

DPRD Mimika Enggan Jadi Mediator Hadapi KKB Tembagapura © Antara DPRD Mimika Enggan Jadi Mediator Hadapi KKB Tembagapura

Anggota lain DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan, mengakui kesulitan yang dihadapi kalangan legislatif setempat untuk menengahi permasalahan antara KKB dengan aparat keamanan di wilayah Tembagapura.

"Kami tidak memiliki akses untuk mengetahui situasi yang terjadi di Tembagapura itu. Kami cuma bisa tahu dari media bahwa akses masyarakat ke Banti, Kimbeli dan kampung-kampung lain itu sudah putus sehingga pemerintah sulit untuk distribusikan bahan kebutuhan pokok masyarakat," kata dia.

"Yang kita harapkan jangan sampai jatuh korban lebih banyak lagi baik di kalangan aparat TNI-Polri maupun di rekan-rekan kelompok bersenjata itu. Terus terang memang sangat sulit untuk menghadapi kelompok itu karena mereka selalu menyatu dengan masyarakat. Itu juga yang membuat pengungkapan kasus-kasus penembakan di sekitar Tembagapura selama ini menjadi sulit," kata dia.(ma)

image beaconimage beaconimage beacon