Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Habib Rizieq: Ini Bukan Negeri Polisi, Ini Negeri Hukum

logo tribunnews.com tribunnews.com 11/01/2017 Muhammad Zulfikar

‎Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengkritik sikap kepolisian dalam menangani perkara hukum di Indonesia.

Rizieq menilai kepolisian melakukan tugas sesuai selera dari aparat yang tidak diproses berdasarkan fakta hukum.

"Ini negara hukum kok kayak mau diubah jadi negara selera polisi. Jadi kalau polisi berselera ini diproses, kalau nggak selera nggak diproses. Ini bukan negeri polisi, ini negeri hukum," tegas Rizieq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Rizieq yang saat ini tengah dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelecehan Pancasila‎ meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengendalikan anak buahnya.

Menurutnya Kapolda Metro Irjen Pol M Iriawan dan Kapolda Jabar Anton Charliyan telah menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas.

Ketua Umum FPI Habib Rizieq berjalan saat akan mengikuti gelar perkara Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11/2016). Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara dengan agenda mendengarkan keterangan dari beberapa saksi dan ahli. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN © TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Ketua Umum FPI Habib Rizieq berjalan saat akan mengikuti gelar perkara Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11/2016). Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara dengan agenda mendengarkan keterangan dari beberapa saksi dan ahli. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

"Jadi nggak bisa polisi seenaknya manggil orang. Seenaknya memanggil jadi saksi, seenaknya dijadiin tersangka. Nggak bisa itu. Ini negara hukum, punya UU jadi nggak seenaknya panggil orang," tuturnya.

Masih kata Rizieq, ‎semua yang dilaksanakan oleh kepolisian harus berargumentasi pada hukum.

Dikatakannya, hukum harus dipertanggungjawabkan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi.

"Semua harus ada argumentasi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.

Lainnya dari tribunnews.com

tribunnews.com
tribunnews.com
image beaconimage beaconimage beacon