Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Pengusaha Transportasi Minta Angkutan Online Stop Operasi

logo Tempo.co Tempo.co 22/10/2017 Tempo.co

Sejumlah pengelola angkutan konvensional di Jawa Barat berharap layananan angkutan online berhenti beroperasi sementara sebelum revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 26 Tahun 2017 mulai dilaksanakan. Permenhub tersebut akan mulai dilaksanakan per tanggal 1 November 2017.

Koordinator wilayah 3 Organda Jawa Barat Karsono mengatakan, sebelum Permenhub tersebut dilaksanakan, pemerintah harus membereskan masalah perizinan angkutan berbasis online terlebih dahulu. Agar, pada tanggal 1 November 2017 nanti tidak ada lagi transportasi online yang beroperasi tanpa mengantungi izin.

"Dengan diatur ini kami hormat, asal mereka sesuai aturan transportasi. Jadi 1 November nanti Kementrian harus siapkan segala perangkatnya sampai tingkat daerah untuk bisa melaksanakan ini. Tidak ada lagi transportasi online yang tidak berizin," ujar ujar Karsono selepas mengikuti acara sosialisasi Permenhub 26 Tahun 2017, di Kota Bandung, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Apabila tidak dibereskan sebelum tanggal 1 November 2017, ia meragukan aturan tersebut akan terlaksana dengan baik. "Apa jaminannya pada 1 November nanti semua taksi online berizin?" katanya.

Pada 1 November 2017, Kementrian Perhubungan akan memberlakukan Permenhub 26 Tahun 2017 yang telah direvisi. Dalam Permenhub yang telah direvisi tersebut terdapat 9 poin yang mengatur pengoperasian taksi online.

Salah yang diatur adalah tarif bawah dan atas, pembatasan kuota juga pemasangan stiker perusahaan penyedia aplikasi di setiap taksi online. Juga yang tak kalah penting dalam Permenhub tersebut diatur masalah badan hukum yang menaungi taksi online.

foto © Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto

Dalam sosialisasi hasil revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur kendaraan bermotor tidak dalam trayek atau taksi online, di Kota Bandung, itu dihujani keluhan para pengelola angkutan konvensional se-Jawa Barat. Di samping turut memberi saran ihwal hasil revisi Permenhub, mereka pun mengeluhkan soal ketidaktegasan pemerintah dalam menengahi persaingan antara angkutan konvensional dan yang berbasis aplikasi online.

Mereka menilai, revisi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 masih belum tegas mengatur soal sanski bagi pengelola angkutan berbasis aplikasi online yang melanggar. "Masih lemah soal sanksi kepada operator taksi online," kata Karsono

Sementara itu, Inspektur Jendral Kemenhub Wahju Satrio Utomo mengatakan, pihaknya akan memberikan waktu tiga bulan kepada pengelola taksi online untuk menyesuaikan Permenhub tersebut. "Ada waktu tiga bulan untuk mereka menyesuaikan," kata dia.

Ia mengatakan, setelah aturan tersebut diberlakukan, perusahaan angkutan online tidak boleh menentukan tarif sendiri dan merekrut driver sebelum bekerja sama dengan perusahaan taransportasi.

"Jadi nanti aplikator tidak boleh menentukan tarif sendiri dan melakukan promosi-promosi sehingga harga jauh di bawah standar tarif bawah," katanya.

IQBAL T. LAZUARDI S.

Lainnya dari Tempo.co

image beaconimage beaconimage beacon