Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Yusuf Mansur Pasrah Tunggu Izin BI

logo Tempo.co Tempo.co 19/10/2017 Tempo.co

Yusuf Mansur mengatakan pasrah menunggu hasil putusan Bank Indonesia mengenai izin isi ulang uang elektronik Paytren. Selain BI, pihaknya juga menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut dia, timnya sedang mengurus izin berdasarkan aturan yang ada. "Sekarang sudah tinggal laa hawla wa laa quwwatta illa billah karena seluruh proses dari kami sudah selesai, perbaikan penyempurnaan dari kami sudah selesai," kata Yusuf Mansur di D'Pedas Resto Fatmawati, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

Yusuf Mansur menjelaskan terdapat dua izin yang sedang dalam proses menunggu hasil, yaitu izin Paytren Payment Gateway atau e money dan izin Paytren Asset Management atau manager investasi syariah.

"Dua-dua kita sudah laa hawla sekarang karena udah bukan lagu ada di kami bolanya, tinggal di regukator," kata Yusuf Mansur.

Yusuf Mansur berharap mendapatkan hasil yang baik atau pada saat server base diberlakukan, mereka bisa ikut.

"Mudah-mudahan ditunggu aja. Mudah-mudahan Oktober ini apa November, tp kami pastikan tugas kami sudah selesai," kata Yusuf Mansur.

Sebelumnya Bank Indonesia menghentikan sementara layanan isi ulang milik sejumlah e-commerce, antara lain Paytren Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan layanan mereka dihentikan karena belum mengantongi izin sebagai penerbit uang elektronik dari Bank Indonesia.

foto © Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto

"E-commerce yang ingin melakukan bisnis uang elektronik tentu harus meminta izin dari BI," katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.

Agus menuturkan BI perlu mengevaluasi institusi yang menghimpun dana masyarakat melalui uang elektronik. Layanan tersebut harus dipastikan sesuai dengan aturan untuk melindungi konsumen.

Izin mengenai layanan uang elektronik diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa lembaga selain bank yang mengelola dana float Rp 1 miliar atau lebih harus memohon izin sebagai penerbit uang elektronik. Dana float adalah dana mengendap yang masuk kategori kewajiban segera bank.

Lainnya dari Tempo.co

image beaconimage beaconimage beacon