Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

4 Syarat agar Blokir Telegram Dibuka, Salah Satunya Buka Kantor di Indonesia

logo Kompas.com Kompas.com 3 hari lalu Reska K. Nistanto

© Disediakan oleh PT. Kompas Cyber Media Ilustrasi aplikasi TelegramIst

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah bisa saja membuka blokir Telegram. Namun untuk melakukan itu mesti ada sejumlah syarat yang dipenuhi.

Saat ini, menurut Semuel, pihak pemerintah telah berkomunikasi mengenai syarat-syarat tersebut. Pihak Telegram sendiri masih belum memberi kepastian soal pemenuhannya.

Karena itu masih belum bisa dipastikan tanggal dan waktu pembukaan blokir aplikasi web Telegram.

“Normalisasi (pembukaan blokir) kapan? Kalau semua ketentuan yang sudah kami syaratkan itu dipenuhi oleh Telegram, maka kami akan membuka blokirnya,” terang Semuel saat bicara di hadapan wartawan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (17/7/2017).

“Mereka sudah mengatakan akan melakukan tiga hal. Namun kami meminta empat hal untuk dipenuhi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Semuel mengatakan detail empat hal yang dituntut oleh pemerintah dari Telegram adalah sebagai berikut:

1. Dibuatnya Government Channel di Telegram, agar komunikasi dengan Kemenkominfo lebih cepat dan efisien.

2. Kemenkominfo meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam Telegram.

3. Kemenkominfo meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia

4. Untuk persoalan filtering atau penapisan konten, Kemenkominfo akan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan proses, organisasi, teknis serta sumber daya manusia (SDM).

Miskomunikasi

Sebelumnya, sempat terjadi miskomunikasi antara Telegram dan pemerintah Indonesia. Saat terjadi pemblokiran, CEO Telegram Pavel Durov sempat mengungkap keheranannya karena tidak ada komunikasi dari pemerintah Indonesia.

Sedangkan menurut Semuel, Kemenkominfo telah lima kali mengirim e-mail untuk berkomunikasi mengenai masalah konten radikal dalam Telegram.

Pavel Durov sendiri kemudian merevisi pernyataannya dan mengaku timnya terlambat merespons surat dari pemerintah Indonesia.

Durov juga menawarkan tiga solusi, yakni memblokir semua channel publik terkait terorisme, berkomunikasi secara langsung melalui e-mail, serta membentuk tim moderator khusus yang paham bahasa dan budaya Indonesia.

Penulis: Yoga Hastyadi Widiartanto

Editor: Reska K. Nistanto

Copyright Kompas.com

Lainnya dari Kompas.com

image beaconimage beaconimage beacon