Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

ESDM: BBM Satu Harga Bukti Keadilan Energi

logo Medcom.id Medcom.id 16/05/2018 HUS

Pemerintah Joko Widodo terus berupaya mewujudkan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, di antaranya dengan menetapkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air. Dengan menerapkan kebijakan BBM Satu Harga, seluruh rakyat diklaim merasakan keadilan di bidang energi. 

"Pasal 5 Pancasila itu menggambarkan BBM itu satu harga. Kan tidak fair rakyat Indonesia di timur beli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah dibanding di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan," kata Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Akhmad Syakhroza dalam dikusi 'Membangun Kedaulatan Energi Pasca-Reformasi' di Jakarta, Graha PENA 98, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Kebijakan BBM Satu Harga, lanjut Akhmad, merupakan program Presiden Jokowi demi mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. "Sila kelima Pancasila ini kami jabarkan dengan tagline 'Energi Berkeadilan'," ujarnya.

Lewat BBM Satu Harga, tata kelola di bidang energi bisa membuat industri berjalan baik, kompetitif, dan kredibel.: ESDM: BBM Satu Harga Bukti Keadilan Energi © HUS ESDM: BBM Satu Harga Bukti Keadilan Energi

Pada penjabaran Pasal 33 dan sila kelima Pancasila, tata kelola di bidang energi harus membuat industri berjalan baik, kompetitif, dan kredibel. "Itu prinsip yang dipegang kementerian ini," tegas dia.

Untuk mendukung itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan memerintahkan seluruh jajarannya agar kebijakan energi yang dikeluarkan harus membuat industri berjalan baik, kompetitif, dan kredibel. Sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM bisa lebih banyak dinikmati oleh rakyat. 

Di sisi lain, kebijakan itu juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia. Sebab, negara punya keterbatasan dalam hal anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.

"Akibat dari kebijakan ini, maka banyak aturan yang dipangkas supaya investasi ini mudah. Hal-hal terkait perizinan itu, beberapa aturan sektoral kami hilangkan, sederhanakan lagi karena kita memperbaiki investasi agar investasi tidak berbelit-belit dan lama," ungkapnya.

More from Medcom.id

image beaconimage beaconimage beacon