Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Sri Mulyani Minta Maaf Karena Bungkam Soal Freeport

logo Kompas.com Kompas.com 6 hari lalu Aprillia Ika
© Disediakan oleh PT. Kompas Cyber Media

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan saat pelantikan pejabat eselon satu Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (28/7/2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengangkat pimpinan tinggi madya yakni Luky Alfirman sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara menggantikan Astera Primanto Bhakti, dan Arif Baharudin sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Bidang Keuangan dan Pasar Modal menggantikan Isa Rachmatawarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, Kamis (10/8/2017) untuk membahas soal PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ditanya perkembangannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menyusun beberapa formulasi yang tepat untuk kelanjutan bisnis Freeport Indonesia.

"Untuk Freeport, yang sudah disampaikan Pak Jonan (Menteri ESDM) berkali-kali, ada empat item yang sedang difinalkan. Karena sedang dalam proses formulasi untuk pemerintah, kami belum bisa menyampaikan," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Selain itu, dirinya juga meminta maaf kepada sejumlah awak media yang saat hari pertemuan tersebut telah menunggu lama, tetapi dirinya hanya melambaikan tangan.

"Saya mohon maaf, bukan Menkeu tidak mau menyapa wartawan kemarin melambai-lambai setelah dua jam menunggu, karena kami masih harus melakukan formulasi, dan tidak setiap saat bisa mengatakan (perkembangannya). Isunya masih sama, ada empat, perpanjangan operasi, smelter, divestasi, dan investasi," kata dia.

Asal tahu saja, dalam negosiasi dengan Freeport, Kementerian Keuangan diberikan tugas menyelesaikan dua isu, yakni stabilitas investasi dan divestasi saham 51 persen.

Perundingan Freeport Indonesia dan Pemerintah ini harus diselesaikan cepat lantaran pada 15 Agustus 2017 nanti harus sudah ada keputusan soal progres pembangunan smelter.

Sebab jika dalam tenggat waktu itu tidak ada progres pengerjaan smelter yang merupakan bagian dari poin renegosaisi maka ekspor Freeport akan kembali di stop. (Ghina Ghaliya Quddus)


Editor: Aprillia Ika

Sumber:

Copyright Kompas.com

Lainnya dari Kompas.com

image beaconimage beaconimage beacon