Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Jurus pemerintah tangkal kematian toko konvensional akibat bisnis online

logo Merdeka Merdeka 12/10/2017 Editor Merdeka.com, uang
Alternate text: Seven Eleven. Merdeka.com/Imam Buhori © 2010 Merdeka.com Seven Eleven. Merdeka.com/Imam Buhori

Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (IDEA) Aulia E. Marinto mengatakan bisnis online mengalami pertumbuhan sangat pesat tahun ini. Untuk itu, bisnis jual beli online ini menjadi salah satu pendorong dalam mengurangi pengangguran di Tanah Air.

"Memang kami mendapat kenaikan, kami mengalami pertumbuhan, tentu dari penjualan yang tadinya offline jadi dijual online, karena mereka yang membuka toko di kami mempunyai toko offline," ujarnya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Sabtu (12/8).

Menurut Aulia, pasar e-commerce di Indonesia diperkirakan akan meningkat di 2020. Bahkan, nilainya bisa menembus USD 130 miliar atau setara Rp 1.737,1 triliun.

"Pasar e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai USD 130 miliar di 2020. Untuk potensi USD 200 miliar di Asia," ungkapnya.

IDEA pun mengajak kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kedepannya dalam menghimpun data e-commerce yang lebih akurat. Sebab, transaksi e-commerce tahun ini diperkirakan tumbuh sebesar 30 sampai 50 persen dibanding 2014.

Bahkan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan jumlah uang yang dibelanjakan masyarakat di bisnis online mencapai Rp 75 triliun per tahun. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola belanja masyarakat, dari toko ritel ke belanja online.

"Selama setahun terakhir para pengguna internet tersebut telah membelanjakan uang USD 5,6 miliar atau Rp 75 triliun di berbagai e-commerce," kata dia.

Presiden Jokowi pun sudah mewaspadai kehadiran bisnis online. Untuk itu, dia meminta anak buahnya terjun langsung untuk mengamati pergerakan bisnis online. Silakan klik selanjutnya.

Presiden Jokowi mengajak masyarakat agar mewaspadai perkembangan sistem ekonomi online yang berkembang pesat.

"Dimana-mana bisa kita lihat, perkembangan perilaku konsumtif yang dilakukan semua orang beralih kepada sistem online. Mau beli apa saja mudah, tinggal pesan via online. Sebentar saja sudah sampai ke rumah kita, tanpa harus menunggu lama," ujar Jokowi.

Akibat berkembangnya sistem pembelian online tersebut, kata Jokowi, saat ini banyak swalayan dan retail lainnya yang lesu. Pasalnya saat ini banyak konsumen yang beralih ke sistem online. Selain mudah dan cepat, konsumen tak perlu meninggalkan aktifitasnya.

"Kemajuan teknologi ini semakin memanjakan konsumen, ini yang harus diwaspadai," tandasnya.

Jokowi menegaskan, dirinya tak menolak adanya perkembangan teknologi tersebut. Namun masyarakat dan pemerintah harus merespon agar bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Jangan sampai teknologi informasi yang berbasis online ini tidak diimbangi oleh kebijakan pemerintah yang tepat, sehingga Indonesia akan semakin ketinggalan.

"Dalam kongres ini, saya harapkan akan muncul terobosan baru dari para ahli ekonom dan ahli sosial untuk bisa melihat isu ini. Jangan remehkan teknologi di dalam gadget kecil ini, kalau kita lengah kita akan tertinggal jauh sekali," katanya.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo mengatakan era digital teknologi saat ini terbuka lebar. Untuk itu, perusahaan lokal harus mampu memanfaatkan era digital untuk bisa menjadi lebih besar lagi.

Menurutnya, saat ini teknologi digital sudah menguasai dunia. Bahkan, terdapat delapan dari 10 perusahaan yang memiliki nilai paling besar di dunia berasal dari industri digital.

"Kalau kita mau sejahtera, kita harus menyambut baik perkembangan-perkembangan ini. Tidak ada pilihan," tegasnya.

Jokowi menegaskan saat ini orang mudah untuk melakukan transaksi perbankan di mana pun mereka berada. Sebab, transaksi sudah bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone.

"Semua orang sudah tahu dan saya mendapatkan laporan di Tiongkok, bahkan di banyak tempat di India sekarang beli gorengan di pasar sudah tidak pakai tunai lagi. Tetapi memakai aplikasi smartphone, seperti We Chat dan Alipay," jelasnya.

Besarnya potensi ekonomi digital Tanah Air membuat perusahaan lokal ikut memasarkan barang-barangnya lewat online. Silakan klik selanjutnya.

Salah satunya adalah PT Sarinah, perusahaan ritel pelat merah ini akan meluncurkan situs belanja online, sarinah.store untuk mengejar ketertinggalan dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan industri ritel Tanah Air disebabkan adanya pergeseran gaya hidup baru yaitu dari offline ke online.

"Insya Allah Sarinah akan buka platform gerai online ya ini kita akan bulan ini mulai launching sarinah.store. Jadi semua bisa melihat Sarinah di genggaman," ujar Direktur Utama PT Sarinah, Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa usai mengikuti upacara kemerdekaan di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).

Gusti mengatakan, tidak ada target khusus yang ditetapkan dari proyek sarinah.store tersebut. Namun, dia berharap dengan adanya situs online ini dapat meningkatkan pendapatan Sarinah.

Saat ini, pihaknya fokus untuk mengenalkan Sarinah dalam sebuah aplikasi kepada masyarakat luas. Aplikasi sarinah.store sudah tersedia dan bisa diunduh di telepon pintar.

"Kita mencoba memperkenalkan dulu platform ini kepada masyarakat dan mencoba mendapatkan masukan seperti apa sehingga kita dapat menyempurnakan lagi," jelasnya.

Menurutnya, melambatnya pertumbuhan industri ritel Indonesia bukan penanda melemahnya ekonomi dan daya beli masyarakat. Saat ini, katanya, ekonomi Indonesia sudah tumbuh dengan cukup baik.

Selain Sarinah, perusahaan ritel PT Matahari Putra Prima Tbk juga melakukan penjualan melalui online. Sudah sekitar 80 persen gerai Hypermart yang membuka penjualan melalui situs hypermartshop.co.id.

Head Departemen Corporate Communication PT Matahari Putra Prima Tbk, Fernando Repi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk menjangkau para pelanggan, mengingat pola belanja masyarakat telah berubah ke online. Kendati begitu, saat ini nilai transaksi dari penjualan online tersebut belum terlalu besar.

"Channel online salah satu cara untuk menjangkau customer kita. Jadi selain kita punya toko offline kita juga punya channel online," katanya.

Kendati telah dibuka online, Fernando menegaskan tidak ada penurunan terhadap penjualan di gerai Hypermart. Sebab menurutnya, ada beberapa barang yang mesti dipilih langsung ke toko. Dia mengatakan, produk yang dijual di online ialah barang-barang kebutuhan rumah tangga.

"Karena ada beberapa produk atau barang yang mereka harus cari dan mereka perlu lihat bentuknya, modelnya," terangnya.

Untuk itu, geliatnya bisnis online ini membuat pemerintah sedikit pengetatan. Alasannya, pemerintah tak ingin ada persaingat tidak sehat antara perusahaan ritel dan bisnis ritel online, salah satunya pajak dan aturan baru. Silakan klik selanjutnya.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, PM John L Hutagaol mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji pengaturan pajak perdagangan online atau e-commerce. Pengaturan tersebut akan dibuat sesuai standar yang berlaku di beberapa negara lain.

"Teknologi yang sudah berkembang begitu pesat dan ada economy digital. Maka kita harus memikirkan bagaimana mendorong e-commerce ini bisa tumbuh. Karena nanti eranya ke depan yang diminati itu ya e-commerce dan seterusnya. Kita masih buka informasi bagaimana negara-negara saat ini (mengatur pajak e-commerce)," kata John, di kantornya, Senin (9/4).

Meski demikian, John menjelaskan aturan perpajakan tersebut akan tetap mengedepankan asas hukum, keadilan, kesederhanaan, dan asas netralitas. Maka kebijakan tersebut sifatnya lebih merata yang harus menjaga keseimbangan baik transaksi online maupun offline atau konvensional.

John mencontohkan pemungutan pajak dari bisnis online di beberapa negara seperti India, Inggris dan negara lainnya. "Ada yang melalui PPN pajak pertambahan nilai kemudian India dia memajaki dengan menggunakan sistem yang bukan merupakan pajak penghasilan tapi semacam pungutan kepada supplier luar negeri yang memasok jasa maupun barang melalui media elektronik," katanya.

John mengungkapkan, ada berapa negara yang memiliki transaksi digital ekonomi dengan cara yang berbeda. Ditjen Pajak harus mempelajari dan menterjemahkan yang sesuai dengan kondisi digital ekonomi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala P2 Humas DJP Hestu Yoga Saksama, mengatakan pengaturan pajak untuk e-commerce ditargetkan rampung akhir tahun ini. Regulasi perpajakan untuk e-commerce tersebut disusun sesuai dengan arahan di dalam Perpres 74 tahun 2017 terkait road map e-commerce di Indonesia.

"Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun ini harus sudah selesai mekanisme pengenaan pajak untuk e-commerce. Dan yang paling penting dalam ketentuan nanti adalah akan ada perlakuan equal antara pelaku yang di dalam negeri dengan pelaku yang berasal dari luar negeri. Kalau di dalam negeri harus bayar pajak, dari luar negeri juga sama. Nah, itu nanti yang sedang diformulasikan," kata Hestu.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita juga memberikan pandangannya terkait pertumbuhan bisnis online yang terus meningkat. Menurutnya, bisnis online merupakan sebuah kondisi yang harus diterima sebagai bagian dari perkembangan zaman.

Dia pun mengakui terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari konvensional ke online. Ini yang kemudian memunculkan persepsi negatif, bahwa adanya persaingan tidak sehat antara bisnis online dan konvensional.

"Hanya saja memang tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan online itu meningkat dan disebut sebagai terjadi persaingan tidak sehat antara online dan offline, karena mereka tidak terjangkau pajak, dan tidak sewa tempat," ungkapnya.

Untuk itu, diperlukan pengaturan dari Pemerintah agar jangan sampai perubahan yang terjadi dalam pola bisnis maupun pola konsumsi kemudian berdampak fatal bagi salah satu jenis usaha. "Maka mereka yang offline yang ada di pusat pertokoan atau tenant mix harus mendapatkan perhatian," katanya.

Dalam proses penyusunan peraturan tersebut, kata Enggar, Pemerintah tentu akan berhati-hati dan mendengarkan suara dari semua pihak agar peraturan yang dihasilkan tidak justru melesukan iklim bisnis yang sedang tumbuh.

"Tapi tentu tidak bisa kenakan pajak berlebihan (pada bisnis online) sehingga menghambat investasi. Keseimbangan ini yang sedang dirumuskan. Kita pasti akan libatkan dunia usaha, karena kita percaya dunia usaha lebih tau apa yang dialaminya. Semuanya mereka tergabung dalam Kadin, dan mereka akan beri masukan untuk menyusun kebijakan itu," tandas Enggar.


Lainnya dari Merdeka

image beaconimage beaconimage beacon