Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Mantan PM Jepang Harapkan Indonesia Tidak Pakai Nuklir, Gunakan Energi Terbarukan

logo tribunnews.com tribunnews.com 27/01/2022
Mantan PM jepang Junichiro Koizumi (nomor 2 dari kiri) bersama mantan PM Jepang Naoto (No.3 dari kiri) dan Yui Kimura, Wakil Direktur Pelaksana Genjiren (paling kiri). © Richard Susilo Mantan PM jepang Junichiro Koizumi (nomor 2 dari kiri) bersama mantan PM Jepang Naoto (No.3 dari kiri) dan Yui Kimura, Wakil Direktur Pelaksana Genjiren (paling kiri).

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Mantan PM Jepang Junichiro Koizumi mengharapkan agar Indonesia jangan menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir, melainkan gunakanlah energi terbarukan yang ada di Indonesia.

"Di Indonesia saya tahu banyak sumber alam yang berlimpah ruah. Kami ingin agar Indonesia memanfaatkan kekayaan alamnya tersebut untuk pembangkit listriknya. Jangan gunakan pembangkit listrik tenaga nuklir," papar mantan PM Jepang Junichiro Koizumi (PM Jepang ke-87, 88 dan ke-89 di Jepang) khusus kepada Tribunnews.com Kamis ini (27/1/2022).

Koizumi melihat sekali banyak hal negatifnya, banyak kerugian apabila menggunakan pembangkit nuklir (PLTN).

"Bukti nyata PLTN Fukushima yang meledak 11 tahun lalu dampaknya luar biasa, kerugiannya besar sekali sampai sekarang juga belum beres," tekannya lagi.

Di jepang Koizumi menyarankan menggunakan tenaga listrik energi terbarukan (renewal energy) seperti hydro.

"Banyak bendungan luar biasa besar dan volume yang sangat besar bisa membangkitkan energi listrik sangat besar," tambahnya.

Saat ini energi terbarukan barulah sekitar 20% sisanya masih PLTN.

"Kalau pakai tenaga hydro pasti bisa memenuhi kekurangan yang ada dan mengurangi PLTN lebih lanjut," tambahnya.

Gara-gara ledakan nuklir di Fukushima sampai kini banyak sekali penduduk Fukushima yang tidak mau pulang kembali ke kampung halamannya.

"Sampai kini masih sekitar 60.000 orang penduduk Fukushima yang belum kembali ke kampung halamannya akibat ledakan nuklir tersebut di sana," papar Yui Kimura Wakil Direktur Pelaksana Genjiren, kelompok gerakan anti nuklir Jepang.

Koizumi bersama 4 mantan PM Jepang lainnya. Naoto Kan, Morihiro Hosokawa, Yukio Hatoyama dan Tomiichi Murayama mengeluarkan pernyataan menentang penggunaan nuklir di Eropa.

"Sebagai mantan PM Jepang saya sangat terkejut mengetahui Komisi Masyarakat Eropa (EU) berencana memasukkan PLTN ke dalam EU Taxonomy yang dirancang memfasilitasikan proyek investasi  yang akan menangani perubahan iklim dan proyek lain terkait keberlanjutan (sustainability)," papar Koizumi lagi.

Memasukkan PLTN ke dalam EU Taxonomy menurutnya akan mempromosikan kepada dunia bahwa tenag anuklir menyumbang kepada  "Masyarakat berkelanjutan" (Sustainable Society).

"Padahal dalam kenyataannya sampah radioaktif yang tak bisa dibuang itu dan sangat bermasalah saat ini termasuk di jepang, merupakan resiko yang sangat besar bagi kemanusiaan serta mengancam kemungkinan besar munculnya kecelakaan nuklir di tengah lingkungan global saat ini khususnya terhadap kelanjutan manusia."

Oleh karena itu berulang kali Koizumi menekankan baiknya menggunakan sumber daya alam, apakah sinar matahari, angin atau pun air sebagai sumber energi.

Mantan PM Jepang Naoto Kan bahkan mengusulkan penggunaan energi matahari.

"Saya sudah hitung apabila panel solar sel dipasang di atas tanah pertanian di Jepang seluas 400 juta hektar maua setahun bisa menghasilkan 2 triliun KwH. Sedangkan saat ini Jepang menggunakan listrik sebesar 1 triliun khh per tahun," tekannya.

Jadi penggunaan sinar matahari dengan solar panelnya sebenarnya mampu menjadi sumber energi di Jepang.

"Peraturan yang ada memang melarang adanya panel surya di atas lahan pertanian. Tetapi dengan solar sharing, panel di atas lahan pertanian bisa win-win solution. Energi kita dapat dan persawahan juga tetap jalan dengan baik," tambah Naoto kan lagi.

Saat ini, tambah Kan, Kimite khusus di kementerian pertanian Jepang sedang membahas kemungkinan hal tersebut. Apabila memungkinkan maka akan dibuat perundangan yang memungkinkan panel surya berada di atas lahan pertanian.

"Masalahnya adalah para pekerja administratif pemerintahan yang suka mempolitisir hal tersebut sehingga menyulitkan perubahan UU yang sudah ada melarang panel surya di atas lahan pertanian," ungkapnya lagi.

Masalah energi di Jepang sangat menarik dan didiskusikan para pecinta Jepang. Dapat ikut serta diskusi dengan mengirimkan email ke: info@tribun.in

Lainnya dari tribunnews.com

image beaconimage beaconimage beacon