Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Benny Wenda Ingin Bertemu Presiden Jokowi, Tapi Ada Syaratnya...

logo Kompas.com Kompas.com 08/10/2019 Fabian Januarius Kuwado

Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, yang kini berada di Oxford, Inggris.  © Disediakan oleh PT. Kompas Cyber Media Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, yang kini berada di Oxford, Inggris. JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi tentang persoalan di tanah Papua.

"Saya berharap dia (Jokowi) berkenan untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan masa depan Papua Barat," kata Benny melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).

Benny Wenda adalah aktivis separatis asal Papua yang disebut polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny kini diketahui menetap di Inggris.

Seiring dengan harapannya bertemu Presiden Jokowi, Benny sekaligus mengajukan sejumlah syarat.

Pertama, referendum Papua harus masuk di dalam pertemuan itu. Kedua, Benny meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama.

Ketiga, ia meminta pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua. Keempat, pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.

"Seluruh tambahan 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan sejak Agustus 2019, segera ditarik," ujar Benny.

Kelima, kepolisian harus melepaskan seluruh tahanan politik, yaitu Wakil Ketua II ULMWP Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta dan seluruh mahasiswa yang diamankan sejak situasi memanas di Papua.

Syarat terakhir, pemerintah Indonesia didorong mencabut pembatasan akses bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat.

Kata Jokowi, Moeldoko dan Wiranto

Mengenai pertemuan dengan tokoh kemerdekaan Papua, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyatakan, siap untuk bertemu. Menurut dia, siapapun yang ingin bertemu dengan dirinya akan difasilitasi.

Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Komandan Upacara Kolonel (Mar) Y. Rudy Sulistyanto (kiri) melakukan inspeksi jajaran pasukan saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). Perayaan HUT ke-74 TNI mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. © Disediakan oleh PT. Kompas Cyber Media Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Komandan Upacara Kolonel (Mar) Y. Rudy Sulistyanto (kiri) melakukan inspeksi jajaran pasukan saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). Perayaan HUT ke-74 TNI mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. "Enggak ada masalah, bertemu saja. Dengan siapa pun, akan saya temui kalau memang ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan siap bertemu Benny Wenda.

Pernyataan itu disampaikan mantan Panglima TNI itu sebagai jawaban atas permintaan DPRD se-Papua supaya pemerintah berdialog dengan tokoh yang berseberangan.

Moeldoko pun berkomitmen mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

"Sama Benny Wenda saya siap bertemu. Kita bicara, sama-sama mencari solusi. Kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Meski demikian, penolakan atas pertemuan justru datang dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Ia menegaskan, pertemuan formal berarti negara mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi. Padahal, organisasi itu bertujuan untuk memecah kedaulatan NKRI di tanah Papua.

Baca juga: Wapres JK Tegaskan Tidak Ada Agenda Membahas Referendum Papua di PBB

"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

"Dengan cara lain bisa., tapi bukan pertemuan formal. Karena, itu berarti kita mengakui," lanjut dia.

Wiranto sekaligus menekankan bahwa pemerintah tak pernah menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar. Namun, khusus untuk kelompok pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu.

"Jangan sampai ada pengakuan sejajar di antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto. 

Lainnya dari Kompas.com

image beaconimage beaconimage beacon