Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Pemprov DKI Batalkan Rapat yang Undang HTI

logo Medcom.id Medcom.id 13/06/2019 Nur Azizah

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta membatalkan rapat pembahasan konten poster anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sedianya, rapat akan berlangsung besok, Jumat, 14 Juni 2019 di Gedung Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

Rapat dibatalkan karena undangan yang viral mencantumkan lembaga Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis. © Nur Azizah Rapat dibatalkan karena undangan yang viral mencantumkan lembaga Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.

Rapat dibatalkan lantaran undangan yang diterbitkan terlanjur viral. Dalam undangan itu tercantum lembaga Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.

"Setelah kami lakukan komunikasi langsung dengan Bapak Hendri Novrizal  selaku Pelaksana tugas (Plt) Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lDikarenakan adanya yang mengkritisi terkait dua organisasi terundang tersebut, maka kami membatalkan rapat," kata Plt Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Dalam undangan yang diterima Medcom.id ada sekitar 20 terdiri dari sejumlah lembaga pemerintahan, LSM, dan komunitas yang diundang. Beberapa diantaranya ialah Komnas Perempuan, Save The Children, Komisi Perlindungan Anak, dan beberapa lembaga lainnya.

Namun, belum diketahui alasan Pemprov DKI mengundang HTI. Medcom.id sempat mencoba menghubungi Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati berulang kali namun tak mendapat jawaban.

image medcom © Disediakan oleh PT Citra Multimedia Indonesia image medcom

Undangan yang mencantumkan lembaga Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis. (Foto: Istimewa)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan setelah pemerintah mencabut Surat Keputusan Badan Hukumnya pada 19 Juli 2017. Polri menyatakan bakal menindak tegas orang atau sekelompok orang yang berunjuk rasa mengatasnamakan HTI.

Anggota HTI pun dilarang membuat acara dalam bentuk apa pun. Dia juga memastikan akan membubarkan organisasi lain yang masih berideologi sama dengan HTI. 

Kemenkumham menyatakan membubarkan HTI dilakukan karena ormas ini mengingkari Pancasila dan NKRI. "Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, Rabu 19 Juli 2017.

Freddy tak memungkiri di AD/ART HTI tercantum Pancasila sebagai ideologi. Namun, dalam praktik keseharian, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI.

More from Medcom.id

image beaconimage beaconimage beacon