Anda menggunakan browser versi lama. Silakan gunakan versi yang didukung untuk mendapatkan pengalaman MSN yang terbaik.

Tiga Bos First Travel Ajukan PK

logo Medcom.id Medcom.id 11/08/2020 Octavianus Dwi Sutrisno
Salah satu kuasa hukum terdakwa First Travel, Boris Tampubolon, me.ngatakan peninjauan kembali yang dilakukan kliennya didasari beberapa fakta baru © Octavianus Dwi Sutrisno Salah satu kuasa hukum terdakwa First Travel, Boris Tampubolon, me.ngatakan peninjauan kembali yang dilakukan kliennya didasari beberapa fakta baru

Depok: Tiga Terpidana perkara penipuan dan penggelapan dana calon jemaah umrah melalui agen perjalanan First Travel mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas penanganan kasus mereka.

Pengajuan PK tersebut dilakukan ketiga Bos First Travel atas nama Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan melalui Tim kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Kota Depok.

Salah satu kuasa hukum terdakwa First Travel, Boris Tampubolon, mengatakan peninjauan kembali yang dilakukan kliennya didasari beberapa fakta baru yang ditemukan yaitu terkait putusan perdata dan perjanjian-perjanjian antara para terdakwa dengan jemaah.

"Jadi bila kami simpulkan ini adalah kasus perdata antara jemaah dan pihak First Travel," kata Boris usai mengajukan PK di Halaman Gedung  Pengadilan Negeri Kota Depok, Jalan Boulevard, di Grand Depok City, Selasa, 11 Agustus 2020.

Baca: 27 Pegawai di Puskesmas Kota Bogor

Boris menjelaskan sebelumnya dalam putusan perdata sudah ada kesepakatan antara pihak First Travel dan para jemaah mengenai tuntutan mereka untuk diberangkatkan umrah maupun meminta pengembalian uang.

Namun seiring berjalannya waktu kasus tersebut malah mengarah pada jalur pidana. Dengan masuknya aparatur hukum berikut Kementerian Agama, yang melakukan penyitaan aset dan pencabutan ijin First Travel.

"Dalam pengadilan perdata, saat itu sudah OK damai dan sepakat antara kedua pihak. Sampai seluruh aset First Travel dijadikan milik negara, akhirnya hasil putusan (perdata) tersebut tidak terlaksana," jelas Boris.

Andika Surahman selaku pimpinan Utama First Travel, yang kini telah mendekam di balik jeruji besi Rutan Cilodong Depok diyakini Boris masih mampu mengembalikan hak-hak jemaah.

"Ini bukan maunya Andika, seharusnya saat itu (saat putusan perdata) yang bersangkutan masih menguasai asetnya. Dia bisa mencari infestor, atau pinjaman tetapi setelah asetnya dirampas (negara) dan ijinnya dicabut jadi hilang semua," ungkap Boris.

Boris juga menyebut ada kekeliruan Majelis Hakim dalam memberikan kasasi terkait aset yang dirampas untuk negara. Boris menegaskan seharusnya aset tersebut utamanya diberikan kepada jemaah yang memiliki hak.

Selain itu Boris menerangkan apabila ditarik kebelakang banyak permasalahan yang ditemukan oleh pihaknya terkait penyitaan aset kasus First Travel.

"Uang-uang itu milik jemaah dan Andika sendiri, seharusnya dibagikan secara proporsional," paparnya.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Kota Depok, Ahmad Fadil, menyatakan pihaknya telah menerima pendaftaran PK yang diajukan oleh kuasa hukum First Travel.

"Kedepannya, terkait perkara tersebut bisa dilihat dalam aplikasi SIPP. Bisa ditracking nomer berapa sudah sampai mana tahapnya bisa dilihat disitu," kata Fadil.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Kota Depok telah memvonis tiga terdakwa bos First Travel yaitu Andika Surachman, Aniessa Hasibuan, Kiki Hasibuan dalam kasus penipuan jemaah umrah.

Ketiganya dinyatakan bersalah karena melakukan penipuan dan penggelapan uang puluhan ribu Jemaah yang hendak berangkat umrah dengan total kerugian mencapai Rp905 Miliar.

Andika dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu sang istri, Aniessa Hasibuan 18 tahun penjara. Sedangkan Kiki Hasibuan 15 tahun penjara.

Sementara kuasa hukum First Travel lainnya, Pahrur Dalimunthe, mengatakan banyak harta kliennya dituduhkan menjadi barang bukti pidana kasus penipuan dan penggelapan. Namun setelah di cek oleh pihaknya ada beberapa harta (aset) yang diperoleh terpidana sebelum kasus tersebut berlangsung.

Kemudian setelah disita aset tersebut juga diberikan kepada yang bukan haknya. Pahrur menduga, ada oknum yang menerima aset - aset milik First Travel.

"Untuk kasus pidananya, aset yang dituduhkan menjadi bukti kasus tersebut yaitu dari tahun 2015 - 2017. Sedangkan barang berharga, salah satunya rumah mewah diperoleh terpidana dari tahun 2009 jauh sebelum kasus ini berjalan. Sedangkan, aturannya, yang bisa disita adalah hasil tindak pidana," bebernya.

More from Medcom.id

image beaconimage beaconimage beacon